Presiden Perintahkan Agar Kemenku Memangkas Pemborosan Anggaran Pendukung Kegiatan Pemerintah
Beberapa hari yang lalu di FMB 9 (Forum Merdeka Barat 9) menyelenggarakan forum diskusi, kali membahas tentang "Efisiensi Pemanfaatan DIFA 2020" - Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Keuangan bersama seluruh kementerian/lembaga untuk lebih efisien dalam menyalurkan anggaran belanja negara.
Tidak boleh lagi terjadi alokasi anggaran pendukung suatu kegiatan lebih gede dari
alokasi utamanya. "Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kementerian lembaga jangan sampai untuk penganggaran satu kegiatan lebih banyak kegiatan pendukung yang dibandingkan
kegiatan utamanya," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.
Demikian disampaikan Askolani dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020 di Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis
(14/11/219).
Pada hari ini, Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu
terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA
transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Presiden berharap DIPA ini
secepatnya digulirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pemberdayaan SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses kesehatan dan peningkatan vokasi tenaga kerja. Menurut Askolani, ketika penyerahan DIPA 2010 tadi, secara khusus, Presiden Joko Widodo mengingatkan sering terjadi dari alokasi anggaran sebanyak Rp10 miliar justru hanya didukung Rp2 miliar untuk kegiatan utamanya. Sedangkan alokasi pendukungnya justru mencapai Rp8 miliar yang dihabiskan untuk segala macam rapat dan perjalanan dinas.
Askolani berharap dengan tidak adanya pemotongan anggaran negara di tahun 2020, alokasi anggaran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Sebab,
kebijakan tersebut tentu berdampak besar kepada kinerja kementerian dan pada
akhirnya para pertumbuhan ekonomi nasional. Hadir sebagai narasumber FMB 9 lainnya Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul
Anwar.
Presiden pun berpesan bahwa yang terpenting itu bukan belanjanya tetapi efektivitasnya. Dimana dari belanja harus nyata dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menekankan kepada penguatan sinergi antarisntansi pemerintah. Apabila K/L jalan masing-masing maka bisa terjadi inefisiensi dan duplikasi anggaran inti.
Berita yang membahagiakan lagi yang disampaikan di forum diskusi FMB9 ini adalah Kemanker telah menyiapkan sistem data lowongab kerja untuk para pencari kerja yang bisa diakses langsung di website Kemenaker. Pemerintah juga mendorong industri untuk memberikan pelatihan kepada pegawai atau non pegawai. Untuk biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha atau industri ini untuk pelatihan pegawainya bisa menjadi pengurang pajak. Inilah insentif yg akan diberikan pemerintah.
Untuk perusahaan riset develpoment, biaya riset itu akan mendapatkan pengurangan pajak sampai 300 persen. Sedangkan untuk vokasi mengurangi pajak sampai 200 persen.
Tidak boleh lagi terjadi alokasi anggaran pendukung suatu kegiatan lebih gede dari
alokasi utamanya. "Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kementerian lembaga jangan sampai untuk penganggaran satu kegiatan lebih banyak kegiatan pendukung yang dibandingkan
kegiatan utamanya," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.
Demikian disampaikan Askolani dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Efisiensi Pemanfaatan DIPA 2020 di Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis
(14/11/219).
 |
| Presiden Jokowi meminta kepada Kemenku untuk mengurangi anggaran belanja negara |
Pada hari ini, Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu
terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA
transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Presiden berharap DIPA ini
secepatnya digulirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pemberdayaan SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses kesehatan dan peningkatan vokasi tenaga kerja. Menurut Askolani, ketika penyerahan DIPA 2010 tadi, secara khusus, Presiden Joko Widodo mengingatkan sering terjadi dari alokasi anggaran sebanyak Rp10 miliar justru hanya didukung Rp2 miliar untuk kegiatan utamanya. Sedangkan alokasi pendukungnya justru mencapai Rp8 miliar yang dihabiskan untuk segala macam rapat dan perjalanan dinas.
 |
| Forum diskusi FMB9 |
Askolani berharap dengan tidak adanya pemotongan anggaran negara di tahun 2020, alokasi anggaran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Sebab,
kebijakan tersebut tentu berdampak besar kepada kinerja kementerian dan pada
akhirnya para pertumbuhan ekonomi nasional. Hadir sebagai narasumber FMB 9 lainnya Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul
Anwar.
Presiden pun berpesan bahwa yang terpenting itu bukan belanjanya tetapi efektivitasnya. Dimana dari belanja harus nyata dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menekankan kepada penguatan sinergi antarisntansi pemerintah. Apabila K/L jalan masing-masing maka bisa terjadi inefisiensi dan duplikasi anggaran inti.
Berita yang membahagiakan lagi yang disampaikan di forum diskusi FMB9 ini adalah Kemanker telah menyiapkan sistem data lowongab kerja untuk para pencari kerja yang bisa diakses langsung di website Kemenaker. Pemerintah juga mendorong industri untuk memberikan pelatihan kepada pegawai atau non pegawai. Untuk biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha atau industri ini untuk pelatihan pegawainya bisa menjadi pengurang pajak. Inilah insentif yg akan diberikan pemerintah.
Untuk perusahaan riset develpoment, biaya riset itu akan mendapatkan pengurangan pajak sampai 300 persen. Sedangkan untuk vokasi mengurangi pajak sampai 200 persen.
Semoga alokasi anggaran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat.
BalasHapus